Diskriminasi status ekonomi

Diskriminasi STATUS Ekonomi = pemiskinan

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan, dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengertian deskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, jenis kelamin, bahaya, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Status ekonomi dizaman seperti sekarang ini menjadi tolak ukur dari sebuah pertemanan, orang yang memiliki harta lebih justru lebih cenderung untuk berteman dengan teman yang memiliki status ekonomi yang sama dengannya dan dari hal seperti ini dapat terjadi hal yang dinamakan diskriminasi.[1]

Diskriminasi Ekonomi adalah suatu sikap atau perlakuan tidak adil terhadap sekelompok masyarakat ataupun individu berupa pembatasan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan atas perbedaan manusia di bidang Ekonomi.

Orang miskin dilarang sakit, orang miskin tidak berhak mendapatkan pendidikan, orang miskin sulit mendapat kerjaan. inilah paradigma pemikiran yang telah banyak berkembang di negara kita. Pemikiran-pemikiran ini tercetus bukan tanpa alasan. Banyak sekali fakta yang dapat membuktikan pemikiran ini. Diantaranya,

1.      hanya 46,8% anak usia sekolah yang menyelesaikan 9 th pendidikan dasar.

2.     Terdapat 4,2 juta anak umur 7-15 th tidak pernah sekolah,  1,67 juta anak balita menderita busung lapar, 5,7 juta anak balita menderita kurang gizi.

3.   Terdapat 2-4 anak dari 10 anak di 72% kabupaten menderita kurang gizi, Pengangguran meningkat dari 10,9 juta pada Februari 2005 menjadi 11,1 juta pada Februari 2006,

4.      Jumlah penduduk miskin meningkat dari 41 juta jiwa pada akhir 2005 menjadi 51,2 juta jiwa pada kuartal I 2006.

5.      Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan meningkat dari 18,6% menjadi 23%.

6.     Menurut standar Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan 2 USD (Rp 18.310) sehari.

7.   Ledakan bisnis obat yang dipimpin oleh perusahaan farmasi asing dapat dilihat dari total angka penjualan yang mengalami kenaikan yang signifikan. Dari total penjualan 364 milliar dollar AS pada tahun 2001 melonjak menjadi 430 dollar AS pada tahun 2002. Di tangan 5-10 perusahaan raksasa obat, margin keuntungan mereka sebesar 17% , paling tinggi dari semua jenis perusahaan yang ada di bawah langit. Akan tetapi dari 1393 macam obat yang dikembangkan dalam kurun 1975-1999, hanya 16 jenis obat yang diperuntukkan bagi penyakit-penyakit kaum miskin.

8.      Dalam tahun 1998, dari total 70 milyar dollar AS biaya riset perusahaan-perusahaan obat raksasa, hanya 300 juta dollar (0,43%) ditujukan bagi pengembangan vaksin AIDS, dan hanya 100 juta dollar (0,14%) bagi riset obat malaria. Sebagian besar biaya produksi dipakai untuk riset obat-obat kegemukan, kecantikan dan semacamnya.[2]

Selain itu, JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat). Apa yang terjadi dengan jaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu ini?. Banyak Rumah sakit yang menyepelekannya. Memberikan pelayanan yang asal-asalan, dan dirasa kurang serius, dan tidak dilakukan dengan segera. Dengan didasari pemikiran, gratis. Padahal tidak semua gratis. Mereka tetap diharuskan juga membayar beberapa biaya dirumah sakit tersebut. Selain itu, terjadi perbedaan pelayanan yang sangat mencolok antara Rumah Sakit umum dengan Rumah sakit milik swasta. Dalam bidang pelayanan maupun fasilitas, tentu saja Rumah sakit swasta lebih unggul. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh biaya yang harus dikeluarkan. Orang kaya pasti lebih memilih untuk dirawat di Rumah Sakit Swasta, sehingga mendapatkan fasilitas penyembuhan yang maksimal. Sementarabagi kaum miskin, mereka tentunya hanya bisa terima dengan fasilitas dan pelayanan yang pas-pasan di Rumah Sakit umum.

Lalu bagaimana dengan mereka yang kaya, mereka yang pejabat dan memiliki tempat-tempat yang tinggi di perusahaan atau pemerintahan? Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin, itupun tidak sepenuhnya salah. Para petinggi BUMN, tahun 2003 gaji bagi Direktur Utama Pertamina 97,5 juta perbulan, plus tunjangan kendaraan dan rumah. Direksi BUMN menerima take home pay yang besar, rata-rata diatas 100 juta. Direktur bank BUMN mendapat gaji 200 juta/bulan. Mereka juga mendapatkan proteksi asuransi dan mendapatkan fasilitas-fasilitas lain. Berupa, mobil paling tidak Mercedes-Benz seri E sampai S. Bahkan banyak sumber mengatakan semua keperluan pucuk BUMN ini, dari: pulsa telpon seluler unlimited, telepon rumah, kartu kredit unlimited sampai gaji pembantu, semua ditanggung negara dan rakyat lewat pajak yang mengongkosi para petinggi itu semua. Sedangkan direksi dan komisaris di PT Kimia Farma mendapat fasilitas BMW atau Mercedes plus bahan bakar 10 liter/hari dan tentunya sopir pribadi yang dibayar perusahaan.

Ini benar-benar pemiskinan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Indonesia yang juga tidak luput dari hal ini. Selain itu, diskriminasi dalam bidang Ekonomi ini juga menimpa kaum perempuan. Indonesia dengan kebijakan Ekonomi liberalnya terbukti telah memiskinkan perempuan, dengan menilai bahwa perempuan lemah dan pendapatannya hanya sebagai pelengkap kebutuhan keluarga, sehingga para perempuan pekerja ini mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, padahal mayoritas buruh pabrik di Indonesia adalah perempuan.

Selain buruh pabrik, dibeberapa wilayah pedesaan, perempuan tani , meskipun mereka melakukan pekerjaan seperti petani lainnya, mereka tidak dibayar atas kerja kerasnya. Karena mereka dianggap sekedar membantu suaminya, sehingga yang dibayar hanyalah suaminya.

Jika di lingkungan kota perempuan karier atau perempuan bekerja sudah menjadi hal yang biasa, tidak demikian dengan di lingkungan pedesaan. Karena terkungkung dengan adat yang tidak mengizinkan perempuan untuk menghasilkan uang atau bekerja, perempuan tidak begitu diperhitungkan dalam lingkungan ekonomi pedesaan. Begitu diperbolehkan bekerja, mereka cenderung akan memilih untuk menjadi TKI di luar negeri. Tetapi hal ini juga banyak memunculkan masalah-masalah lain. Ketika mereka mendapat  masalah di negara tersebut, kasus mereka sering tidak di tangani dengan serius.

Pandangan tentang bagaimana orang-orang menganggap status ekonomi adalah sesuatu yang benar-benar sangat penting di dalam kehidupan. Bahwa kaya merupakan jaminan untuk bahagia. Padahal sebenarnya kaya itu bersifat relatif, bahwa kaya itu bukan hanya sekedar dimaknai sebagai kaya secara materiil. Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa salla bersabda: “ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang dipatuhi dan seseorang yang membanggakan dirinya sendiri.” (HR. Ath-Thabrani dan Anas).[3] Jadi seharusnya apabila kita merasa kaya, maka perlu bagi kita untuk berbagi dengan sesama bukan hanya menimbunnya dan dimanfaatkan untuk membeli atau di gunakan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. karena sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang kurang mampu. Begitu juga dengan orang yang kurang beruntung, seharusnya dapat berbaik sangka kepada orang kaya. Tidak hanya berfikir bahwa ketidakmampuan atau kemiskinan mereka semata-mata akibat dari orang-orang kaya yang tidak mau menolong sesama. jadi mari kita berbaik sangka terhadap sesama.

Nurul Wakhidati

3221103019

HES 7

---

[1] http://rizki08.wordpress.com/2011/06/11/makalah-diskriminasi-pergaulan-didalam-kelas/html.

[2] DISKRIMINASI-EKONOMI-PEMISKINAN_ASRATISME.html

[3] http://rizki08.wordpress.com/2011/06/11/makalah-diskriminasi-pergaulan-didalam-kelas/html.